KALAPAS NARKOTIKA GUNUNG SINDUR IKUTI KUNJUNGAN RESES ANGGOTA DPR RI DI KEMENKUMHAM JABAR
Bandung – Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur Dedy Cahyadi turut hadir mengikuti acara dalam rangka kunjungan Anggota DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa, Dewi Asmara, dan Ishfan Taufik pada masa Reses Anggota DPR RI di Wilayah Jawa Barat, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sahardjo Kanwil Kemenkumham Jabar Jl. Jakarta No. 27 Lt.II Bandung, Selasa (10/12).
Kunjungan Anggota DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa, Dewi Asmara, dan Ishfan Taufik pada masa Reses Anggota DPR RI di Wilayah Jawa Barat, diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Masjuno bersama seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Jawa Barat.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Masa Reses Anggota DPR RI. Masa Reses Anggota DPR RI di Wilayah Jawa Barat dijadikan Agun Gunanjar Sudarsa sebagai sarana dalam rangka Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pengamanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Kepala Kantor Wilayah Masjuno dalam sambutannya menyampaikan selamat datang di Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar. Masjuno turut menyampaikan bahwa hari ini sedang berlangsung Penerimaan CPNS tahun 2024.
Plt. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung Wachid melaporkan keadaan Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Barat secara keseluruhan, mulai dari isi 24.995 orang penghuni sedangkan kapasitas 16.742 sehingga mengalami over kapasitas 49 % serta kegiatan Kerja yang ada di UPT Pemasyarakatan di Jawa Barat. Untuk mengatasi over kapasitas, telah dilakukan distribusi WBP ke Luar Jawa Barat yaitu Nusakambangan.
Anggota DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan kehadiran saya bersama dalam melaksanakan tugas reses ke daerah asal pemilihan sebagai representasi wakil rakyat yang ada di Komisi XIII. Kolaborasi, sinergi yang harus kita ciptakan yang sama sama sebagai abdi negara dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kita sama sama mulai bekerja di bulan Oktober dengan Komisi yang baru dan Pemasyarakatan dengan formasi Kementerian yang baru. Menurut Agun, Perubahan Kementerian yang terjadi sekarang jangan menjadikan Abuse of Power. Kami meminta kepada jajaran Pemasyarakatan di Jawa Barat untuk bisa mensyukuri, Harus lebih baik dalam Bekerja dan Berkinerja.
Kedepan kita harus punya pemahaman yang sama, kita akan terus melakukan pemantauan yang sama dalam fungsi pengawasan. Kehadiran kami disini semoga bisa menjadi tekad kuat membuat Pemasyarakatan kedepan menjadi lebih baik. Untuk itu, kita hadir disini untuk menampung masukan, aspirasi serta kendala dari Kemenkumham Jabar khususnya jajaran Pemasyarakatan.
Menurutnya Lalu lintas orang dan barang di P2U (Penjaga Pintu Utama) harus diterapkan secara nyata kepada siapapun yang akan memasuki wilayah Lapas dan Rutan termasuk kepada Pimpinan tanpa terkecuali. Hubungan interaksi dan komunikasi antar petugas dan petugas dengan WBP harus dijaga dengan baik sehingga akan terbangun rasa saling menghormati (respect), dan celah kejahatan yang akan terjadi bisa ditekan.
Dengan terbentuknya Struktur Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baru, mari kita restarting bersama, memperbaiki apa yang menjadi masalah di masa lalu, mari kita tatap kedepan menjadikan Pemasyarakatan semakin maju yang memberikan dampak positif kepada masyarakat.
Dewi Asmara menyampaikan kedatangan kami disini sebagai bentuk kepedulian kami sebagai wakil rakyat dari Jawa Barat yang ingin Pemasyarakatan semakin baik dimasa mendatang. Menurut Dewi, Pemindahan WBP hanya menjadi salah satu solusi kecil dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Lapas dan Rutan. Yang menjadi sorotan kita adalah proses pembinaan WBP di Lapas dan Rutan yang harus berdampak ketika yang bersangkutan keluar dari Lapas dan Rutan.
Selain itu, Dewi meminta Hak Kesehatan WBP harus diutamakan, karena, kesehatan itu merupakan hak dasar yang harus diperoleh setiap WBP di dalam Lapas dan Rutan.
Anggota DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa, Dewi Asmara dan Ishfan Taufik berkesempatan melihat dan menyaksikan secara langsung proses penerimaan CPNS di Kemenkumham Jabar pada Proses Tes SKB Wawancara dan Keterampilan yang dilakukan secara Transparan dan Akuntabel untuk menghasilkan Tunas-tunas Pengayoman yang berintegritas.